Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI)

·         Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dan penandatanganan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

·         Bentuk Negara Indonesia adalah Negara serikat. Dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RIS. Berdasarkan UUD RIS bentuk negaranya adalah federal. Yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom.

·         7 negara bagian RIS :

1)                  Sumatera Timur

2)                  Sumatera Selatan

3)                  Pasundan

4)                  Jawa Timur

5)                  Madura

6)                  Negara Indonesia Timur

7)                  Republik Indonesia

·            9 daerah otonom :

1)      Riau

2)      Bangka

3)      Belitung

4)      Kalimantan Barat

5)      Dayak Besar

6)      Banjar

7)      Kalimantan Tenggara

8)      Kalimantan Timur

9)      Jawa Tengah

·            Negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom merupakan Negara boneka(tidak dapat bergerak sendiri) adalah ciptaan Belanda. Negara-negara bonekaitu diciptakan Belanda bertujuan untuk mengalahkan RI yang juga ikut didalamnya.

·            Bentuk Negara federalis bukanlah cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu,saat kira-kira RIS berusia 6 bulan,suara-suara rakyat untuk kembali ke bentuk NKRI.

·            Dukungan untuk kembali ke bentuk NKRI semakin meluas,tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang menyepakati kembalinya ke bentuk NKRI(Piagam Persetujuan) yang isinya :

1.      Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945

2.      Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945

·            Proses kembali ke NKRI dilakukan dengan cara mengubah Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara RI yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950 dan berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Demokrasi yang disahkan adalah Demokrasi Liberal dengan Sistem Kabinet Parlementer

·            Sejak menggunakan system Kabinet Parlementer,keadaan politik tidak stabil. Partai politik bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri. Rakyat menginginkan segera dilaksanakan pemilihan umum

·            Pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan dalam dua gelombang,yakni :

1.      Gelombang  I,tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

2.      Gelombang II,tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Badan Pembuat Undang-Undang Dasar)

·            Pemilihan Umum I tahun 1955 berjalan secara demokratis,aman, dan tertib. Walau begitu tapi masing-masing partai masih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan rakyat. Oleh karena itu,Indonesia mengalami krisis politik dan berakibat lahirnya Demokrasi Terpimpin

·            Pada pemilu I,selain memilih DPR rakyat juga memilih anggota badan Konstituante, yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar

·            Tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengemukakan konsepnya yang dikenal “Konsepsi Presiden” yang berisi :

1.      System Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin

2.      Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI)

3.      Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada cabinet baik diminta maupun tidak.

·            Konstituante bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Sidang ini berlangsung beberapa kali hingga memakan waktu kurang lebih 3 tahun.

·            Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit yang isinya :

1.      Pembubaran Konstituante

2.      Berlakunya kembali UUD 1945,dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950

3.      Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Hubungan Pusat-Daerah

·            Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat,yakni :

1.      Tanggal 20 November 1956 di Padang,Sumatera Barat berdiriDewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein

2.      Di Medan, Sumatera Utara berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon

3.      Di Sumatera selatan berdiriDewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian

4.      Di Manado,Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual

·            Terbentuknya beberapa dewan itu merupakan oposisi dari daerah yang guna melakukan protes tehadap kebijakan pemerintah pusat.

Persaingan Golongan Agama dan Nasionalis

·            Tahun 1950,persaingan antara kelompok Islam dan kelompok Naionalis mulai terasa. Partai-partai politik mulai terpecah dalam berbagai ideology yang sulit dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri

·            Saat itu cabinet yang berkuasa silih berganti. Dalam waktu singkat dari tahun 1950-1955 terdapat 4 kabinet yang memerintah. Diantaranya :

a.      Kabinet Natsir (6 September 1950 - 20 Maret 1951)

Dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir dari Masyumi. Cabinet ini bubar pada tanggal 20 Maret 1951. Karena kegagalan perundingan soal Irian Barat dengan Belanda. Selain itu juga pembentukan DPRD dianggap menguntungkan Masyumi sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen

b.      Kabinet Sukiman (26 April 1951 – Februari 1952)

Dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI). Cabinet ini dituduh terlalu condong kepada Amerika Serikat dalam melaksanakan politik luar negerinya. Karena adanya masalah ini, Masyumi dan PNI  menyatakan mosi tidak percaya dan jatuhlah Kabinet Sukiman.

c.       Cabinet Wilopo (April 1952 – 2 Juni 1953)

Dimpimpin oleh Mr.Wilopo (PNI). Cabinet ini berusaha mejalankan programnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi,banyak masalah yang dihadapi seperti timbulnya gerakan sparatisme yaitu gerakan yang memutuskan memisahkan diri dari pemerintah pusat.

Juga adanya Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Timur pada tanggal 16 Maret 1953. Dalam peristiwa ini polisi mengusir para penggarap tanah milik perkebunan. Penduduk dihasut kaum komunis untuk melawan aparat. Hingga mengakibatkan bentrokanantara penduduk dan aparat. Peristiwa ini memunculkan mosi tidak percaya dan mengakibatkan Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 2 Juni 1953.

d.      Cabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)

Cabinet ini terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjoyo(PNI) sebagai perdana menteri. Dengan system cabinet parlementer,kekuasaan pemerintah berada di tangan perdana menteri. Perdana menteri bersama para menteri bertanggungjawab kepada parlemen.jika parlemen tidak menyetujui kebijakan pemerintah maka dapat menjatuhkannya. Waktu itu parlemen lebih sering menjatuhkan cabinet,jadi pemerintah tidak dapat menjalankan programnya. Walau mengalami kesulitan,Cabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18-24 April 1955.

Tanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali I jatuh disebabkan adanya persoalaan dalam TNI AD,yakni soal pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI-AD

Pergolakan Sosial Polotik

·           Tidak ada perubahan ekonomi terutama di daerah-daerah sejak Pemilihan Umum I 1955. Hal ini menimbulkan protes yang dilakukan daerah kepada pemerintah beik langsung atau tidak langsung.

·           Pergolakan di daerah diawali dengan adanya gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein di daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 20 Desember 1956. Gerakan ini selanjutnya diikuti oleh terbentuknya Dewan Gajah, dan Dwean Manguni. Gerakan pengambilalihan kekuasaan ini selanjutnya pecah menjadi pemberontakan terbuka pada bulan Februari 1958 yang dikenal dengan pemberontakan “PRRI-Persemesta”

·           Adapun secara singkat terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang merupakan pergolakan social politik pasca pengakuan kedaulatan tersebut sebagai berikut.

a.      Pemberontakan Angakatan Perang Ratu Adil (APRA)

Adanya pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) sebagai dari isi KMB tanggal 2 November 1949 menimbulkan ketegangan-ketegangan dan dipertajam dengan pertentangan politik antara golongan “federalis” yang ingin tetap mempertahankan bentuk Negara bagian dengan golongan “unitaris” yang menghendaki Negara kesatuan.

            Tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Kapten Raymond Westerling memimpin gerombolan Angkatan Perang Ratu Adil(APRA). Gerombolan ini memberikan ultimatum pada RIS dan Negara Pasundan agar diakui sebagai “Tentara Pasundan” dan menolak usaha-usaha untuk membubarkan Negara boneka tsb. Gerombolan APRA menyerang Bandung dengan pasukan kurang lebih 800 orang. Dalam serangannya ke Bandung, tentara APRA juga melakukan perampokan-perampokan.

            Upaya pemerintah RIS untuk menumpas gerombolan APRA tersebut dengan mengirimkan bantuan kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhirnya tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA. Sedangkan Westerling melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda

b.      Pemberontakan Andi Azis

Tanggal 5 April 1950 di Makassar timbul pemberontakan yang dilakukan kesatuan-kesatuan bekas KNIL yang dipimpin Kapten Andi Azis. Tuntutan Andi Azis kepada pemerintah RIS :

1)         Andi Azis menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggungjawab atas keamanan di daerah NIT

2)         Andi Azis menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang sedang dikirim dari Jawa Tengah di bawah pimpinan Mayor Worang

3)         Andi Azis menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan supaya tetap berdiri

Pemerintah RIS melakukan upaya untuk menumpas pemberontakan Andi Azis :

1)      Setelah ultimatum kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipenuhi maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tsb

2)      Pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian

Bulan April 1950 Andi Azis menyerahkan diri akan tetapi pertempuran-pertempuran antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL masih berlangsung pada bulan Mei dan Agustus 1950

c.       Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

            Pemberontakan ini terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia bekas KNILyang pro Belanda. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr.Soumokil,bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.

            Untuk menumpas pemberontakan RMS,pemerintah semula mencoba menyelesaikan secara damai dengan mengirimkan suatu misi yang dipimpin oleh Dr. leimena. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil. Oleh karena itu pemerintah segera mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel AE.Kawilarang. tanggal 25 September 1950 seluruh Ambon dan sekitarnya dapat dikuasai oleh pasukan pemerintah. Dalam pertempuran ini gugurlah seorang pahlawan ketika memperebutka bentengNieuw Victoria, yakni Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Tokoh-tokoh lain dari APRIS (TNI) yang gugur adalah Letnan Kolonel S.Sudiarso dan Mayor Abdullah

d.      Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

            Tanggal 10 Februari 1958 Letnan Kolonel Ahmad Husein mengultimatum kepada pemerintahpusat agar dalam waktu 5 x 24 jamseluruh anggota cabinet Juanda mengundurkan diri. Pemerintah mengambil sikap tegas dalam menghdapi ultimatum tsb. Perwira-perwira yang duduk di dewan-dewan itu dipecat. Yaitu,Letnan Kolonel Ahmad Husein (Ketua Dewan Banteng dari Padang,Sumbar) Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, dan Kolonel Dahlan Djambek.

            Tanggal 15 Februari 1958 pemberontakan mencapai puncaknya ketika Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) berikut pembentukan kabinetnya dan Syariffudin Prawira Negara sebagi Perdana Menteri. Berdirinya PRRI ini selanjutnya mendapat sambutan di Indonesia bagian Timur yang merupakan gerakan separatis.

            Tanggal 1 Maret 1957 Letnan Kolonel H.N. Ventje Sumual, panglima VII Timur mengikrarkan Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini menuntut dilaksanakannya repelita dan pembegian pendapatan daerah secara adil. Tokoh-tokoh lain yang mendukung Persemesta yaitu, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, dan Letnan Kolonel Saleh Lahade. Gerakan ini juga mendapat bantuan dari seorang penerbang sewaan berkebangsaan Amerika bernama Allan Lawrence Pope.

            Untuk menumpas PRRI di Sumatera dan Persemesta di Indonesia bagian Timur ini pemerintah mengambil sikap tegas yakni dengan kekuatan senjata. Operasi yang dilaksanakan,antara lain :

1)      Operasi Tegas di bawah pimpinan Kolonel Kaharuddin Nasution untuk menguasai daerah Riau

2)      Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani untuk mengamankan daerah Sumatera Barat

3)      Operasi Sapta Marga di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Djatikusumo untuk mengamankan daerah Sumatera Utara

4)      Operasi Sadar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk mengamankan daerah sumatera Selatan

Tanggal 29 Mei 1961 secara resmi Achmad husein melaporkan diri beserta anak buahnya. Sedangkan untuk menumpas pemberontakan Permesta di Indonesia bagian Timur dilancarkan operasi gabungan, yakni Operasi Merdeka di bawah pimpinan Kolonel Rukminto Hendranigrat. Pada tanggal 18 Mei 1958 gerakan Permesta dapat ditumpas. Adapun sisa-sisa gerakan ini masih ada sampai tahun 1961 namun atas seruan pemerintah untuk kembali ke NKRI mereka berangsur-angsur memenuhi himbauan pemerintah Indonesia.

·               Dengan demikian,kehidupan politik nasional dan daerah sampai awal tahun 1960-an tidak stabil.

okti ghina di 01.44