Kehidupan politik indonesia pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966),-

Demokrasi terpimpin di indonesia dimulai sejak dikeluarkan Dekrit Presiden  5 juli 1959 sampai dikeluarkan Supersemar pada tanggal 11 maret 1966. Demokrasi terpimpin di Indonesia dianggap Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa,  berbeda dengan sistem demokrasi liberal produk barat. Pada prakteknya, demokrasi terpimpin mengalami penyimpangan.

Demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan kestabilan politik negara sebagai warisan masa demokrasi liberal.

Kehidupan Politik

Dekrit presiden 5 Juli 1959 Mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

a. KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota TNI  untuk melaksanakan isi Dekrit presiden 5 juli 1959.

b. Mahkamah Agung membenarkan tentang adanya Dekret presiden tersebut.

c. DPR yang dihasilkan oleh pemilu pada tahun 1955 menyatakan kesediannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945.

Untuk menindaklanjuti  dekret tersebut, pada tanggal 10 juli 1959 pemerintah membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet karya. Kabinet karya dipimpin langsung oleh presiden. Sehingga, setelah Dekrit presiden 5 juli 1959 kabinet parlemen diganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Kebijakan-kebijakan politik yang diambil pada masa demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut:

a. Pembentukan DPR
Berdasarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1959 yang dikeluarkan pada tanggal 15 juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1955 atas dasar UU No. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.

b. Pembentukan MPRS
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun, berhubung belum melaksanakan Pemilu maka MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRES adalah Chaerul Saleh.

c. Pembentukan DPAS.
Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).



d. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas)
Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh presiden sendiri.

e. Pembentukan Front Nasional
Pada tanggal 31 Desembar Tahun 1959, dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta indonesia.

f. Pembentukan DPR-GR
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada yanggal 24 Juni 1960.

http://www.freedomsiana.com/2016/10/kehidupan-politik-pada-masa-demokrasi.html?m=1

KEADAAN PENDUDUK INDONEDIA

Keadaan Penduduk Indonesia. Penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan dalam bidang kependudukan. Terutama jumlah penduduk yang komposisinya tidak seimbang. Jumlah usia nonproduktif lebih banyak dibandingkan dengan usia produktif. Secara internasional, jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. 

Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

1. Kelahiran

Angka kelahiran disebut juga fertilitas atau natalitas yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah sutu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran sseorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai berikut.

• Kawin usia muda, di masyarakat pedesaan masih banyak perkawinan dalam usia muda karena orang tuanya merasa malu jika anaknya tidak cepat mendapatkan jodoh.
• Besarnya angka kematian bayi, karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua mempunyai anak banyak.
• Adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, karena: 1) Penerus keturunan. Anak merupakan penerus keturunan keluarga, dengan demikian orang tua merasa was-was jika memiliki sedikit anak karena khawatir regenerasi keluarganya akan terhenti. 2) Sumber tenaga kerja. Setelah serang anak tumbuh dewasa, maka ia akan menjadi sumber pencari nafkahuntuk membantu orang tua. Pembawa rezeki, anak diharapkan membalas segala jasa orang tua dalam betuk materi. Oleh karena itu, jika anak mendapatkan rezeki, maka orang tua tentu akan menikmatinya pula.
• Tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, maka anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua.

Beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya ke sadaran mengenai pentingnya hal-hal berikut.

• Keluarga Berencana (KB). Kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan, demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan.
• Undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan lakilaki 20 tahun.
• Penundaan usia kawin, dengan alasan sekolah atau belum bekerja, para remaja mampu menunda usia pernikahannya.
• Peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang ke-2.

2. Kematian 
Faktor kedua yang memengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Kematian yaitu hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Faktor penyebab kematian (mortalitas) antara lain sebagai berikut.

• Belum memadainya sarana kesehatan
• Tingkat kesehatan masyarakat masih rendah
• Kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk
• Pencemaran lingkungan
• Kecelakaaan lalu lintas
• Peperangan
• Bencana alam dan wabah penyakit

Faktor pengendali kematian (penghambat) antara lain:

• Semakin meningkatnya fasilitas kesehatan
• Tingginya tingkat kesehatan masyarakat
• Makanan yang cukup bergizi
• Lingkungan yang bersih dan teratur
• Ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain
• Keadaan negara yang damai

3. Migrasi Penduduk
Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk 

menetap. Dikatakan menetap apabila berada di daerah baru secara terus-menerus selama minimal enam bulan. Perpindahan penduduk yang dilakukan kurang dari enam bulan disebut mobilitas sirkuler. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi antara lain sebagaiberikut.

• Alasan ekonomi bertujuan untuk memperbaiki hidup
• Alasan politik, misalnya adanya tekanan-takanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi
• Alasan sosial, terjadi karena tekanan-tekanan dari tetangganya
• Alasan agama, karena tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya
• Kepadatan penduduk
• Keadaan geografis lain
• Alasan lain seperti melanjut kan pendidikan, berpetualang

Migrasi pada dasarnya di bedakan menjadi dua, yaitu migrasi antarnegara dan migrasi dalam negeri. Migrasi negara lain. Migrasi antarnegara dibedakan menjadi tiga, yaitu:

• Imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya penduduk Maroko pindah ke Indonesia
• Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain misalnya penduduk Indonesia pindah Uzbekistan.
• Remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negaranya sendiri (negara asal)

Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri atas:

1) Transmigrasi
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atauprovinsi yang jarang penduduknya. Transmigrasi dilaksanakansebagai usaha untuk meratakan penduduk yang belum merata. Transmigrasi sudah dilaksanakan sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1905. Istilahnya disebut kolonisasi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan upah yang murah

di perkebunan-perkebunan milik Belanda yang berada di luar Pulau Jawa.

2) Urbanisasi
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Ada dua faktor penyebab urbanisasi, yaitu:
(a) Faktor pendorong (daerah asal)
(1) semakin sempitnya lahan pertanian di desa
(2) sulitnya lapangan pekerjaan di desa
(3) upah kerja yang rendah
(4) kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di pedesaan

(b) Faktor penarik (terdapat di kota)
(1) di kota lebih banyak lapangan kerja
(2) adanya sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap
(3) kota merupakan pusat berbagai aktivitas
(4) upah kerja yang lebih tinggi

4. Informasi Kependudukan
biasanya dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan.

a. Sensus Penduduk
Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Di Indonesia kegiatan ini dilakukan dalam periode sepuluh tahunan. Semenjak Indonesia merdeka sensus penduduk yang pertama kalinya dilakukan pada tahun 1961. Sensus penduduk yang dilakukan terdiri atas dua jenis, yaitu:

• sensus de jure, artinya pencacahan yang hanya dikenakan kepada mereka yang benar-benar tinggal di wilayah yang bersangkutan, dan
• sensus de facto, artinya pencacahan yang dikenakan kepada penduduk yang ada di suatu daerah ketika dilakukan sensus penduduk.

Seseorang dapat dicatat sebagai penduduk di suatu wilayah dilakukan dengan dua metode, yaitu:

• metode house holder, artinya pelaksanaan sensus dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada kepala keluarga (KK) untuk mengisi segala sesuatu yang berhubungan dengan daftar pertanyaan, dan
• metode canveser, artinya pendataan dilakukan oleh petugas sensus dengan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diperoleh dari semua penduduk yang disensus.

Ada beberapa manfaat dari diadakannya sensus penduduk, antara lain:

• mengetahui jumlah dan komposisi penduduk yang ada di suatu daerah,
• mendapatkan data tentang perkembangan jumlah penduduk,
• mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk, dan 4) mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan penduduk (misalnya kematian, kelahiran, dan migrasi).

Data yang dihasilkan dari kegiatan sensus penduduk sangat penting dalam perencanaan program pembangunan, antara lain untuk:

• memproporsionalkan pemerataan jumlah penduduk sesuai dengan kemampuan daya dukung masing-masing wilayah,
• perencanaan pembangunan pusat-pusat pelayanan sosial, dan
• dijadikan data dasar untuk penentuan kecenderungan per kembangan jumlah penduduk pada masa yang akan datang.

Lembaga yang paling berhak dalam melakukan sensus penduduk adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten.

b. Registrasi Penduduk
Registrasi penduduk adalah proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi ini biasanya dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil (misalnya tingkat RT/RW).

c. Survei Penduduk
Survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Survei penduduk dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

• survei bertahap tunggal (single round survey) dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami oleh seseorang atau kelompok dalam periode tertentu.
• survei bertahap ganda (multi round survey) dilakukan dengan cara kunjungan berulang-ulang setiap penduduk yang disurvei dalam interval waktu dan jarak tertentu.
• survei bertipe kombinasi, artinya gabungan dari survei tunggal dan survei ganda yang berfungsi untuk menafsirkan kejadian-kejadian vital dalam peristiwa demografi.

5 Kualitas Penduduk
Selain permasalahan yang berkaitan dengan jumlah yang tidak proporsional. Pemerintah Indonesia juga me miliki permasalahan dalam kualitas penduduk. Apabila penduduk dalam jumlah yang besar, tetapi tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, maka hal ini akan menjadi bebandalam pembangunan. Apabila kita akan memperhitungkan kualitas penduduk, ada beberapa parameter yang bisa dijadikan acuan antara lain sebagai berikut.

a. Pendidikan
Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan dapat menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk di Indonesia pengklasifikasian pendidikan sangatlah mudah, kita tinggal memerhatikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, yaitu:
1) TK bagi usia 4 – 6 tahun,
2) SD bagi usia 7 – 12 tahun,
3) SMP bagi usia 13 – 15 tahun,
4) SMA bagi usia 16 – 18 tahun, dan
5) PT bagi usia >18 tahun.

Tetapi apabila kita melihat kondisi pendidikan pendudukdi Indonesia, ternyata masih terkonsentrasi pada jenjang SD. Sekarang mulai beranjak ke SMP meski dalam jumlah sangat kecil semenjak diberlakukan program Wajib Belajar 9 tahun. Rendahnya pendidikan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

• biaya pendidikan yang dianggap relatif tinggi,
• minat menyekolahkan anak bagi orang tua sangat rendah,
• sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, dan
• jauhnya jangkauan terhadap lokasi yang menyediakan sarana pendidikan.

Untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut hendak nya pemerintah melakukan hal-hal:

• memperluas kesempatan dalam memperoleh pendidi kan,
• meringankan biaya pendidikan,
• menambah jumlah sekolah dan tenaga pengajarnya,
• meningkatkan kualitas guru, dan
• lebih memantapkan lagi pelaksanaan program wajib belajar.

b. Tingkat Kesehatan
Untuk mengetahui tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mem engaruhi tingkat kesehatan antara lain:

• kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan gizi,
• terbatasnya ketersediaan benda-benda medis dan farmasi,
• sanitasi lingkungan yang buruk, dan
• rendahnya tingkat pendapatan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesehatan penduduk antara lain:

• memperbaiki lingkungan yang buruk,
• program perbaikan gizi,
• menambah fasilitas pelayanan kesehatan,
• pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan
• mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara intensif.

c. Pendapatan
Tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pen - dapatan perkapitanya. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan perkapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar pendapatan perkapita maka semakin tinggi pula kualitas pen duduknya dari segi ekonomi. Adapun penggolongan suatu negara dilihat dari pendapatan perkapitanya adalah sebagai berikut.

• Negara berkembang dengan pendapatan perkapita < 300 US$
• Negara sedang dengan pendapatan perkapita 300–1.000 US$
• Negara maju dengan pendapatan perkapita > 1.000 US$

d. Mata Pencarian
Mata pencarian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Jika semakin banyak penduduk yangmemiliki mata pencarian tetap, maka kualitas penduduk pun semakin baik. Adapun klasifikasi mata pencarian penduduk Indonesia antara lain petani, petambang, pekerja industri, listrik, perdagangan, jasa angkutan, komunikasi, dan keuangan.

Sumber : http://www.mediabelajar.info/2013/10/keadaan-penduduk-indonesia.html?m=1

INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut :

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
3. Presiden bisa dan berhak berhak membubarkan DPR
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

A. KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

a. KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir

Program        :

1.      Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

2.      Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3.      Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4.      Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5.      Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil               :

Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala/ Masalah yang dihadapi      :

–         Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).

–         Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Berakhirnya kekuasaan kabinet         :

Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

b. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.

Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo

Program        :

1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Hasil               :

Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman

Kendala/ Masalah yang dihadapi      :

• Adanya Pertukaran NotaKeuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.

Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

• Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
• Masalah Irian barat belum juga teratasi.
• Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet         :

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

c. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.

Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

Program :

1. Program dalam negeri      : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
2. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Hasil : –

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

• Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
• Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
• Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

• Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan.

Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.

Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.

Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

• Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.

Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

d. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

Program        :

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik

Hasil               :

• Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
• Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi            :

• Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
• Terjadi peristiwa 27 Juni 1955suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

• Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
• Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
• Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet   :

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

e. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dipimpin Oleh     : Burhanuddin Harahap

Program              :

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil                     :

• Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

• Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

• Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

• Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
• Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi   :

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet      :

Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo

Program           :

Program kabinet ini disebutRencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah,

• Pembatalan KMB,
• Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
• Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil                  :

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi      :

• Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
• Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

• Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
• Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

• Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Berakhirnya kekuasaan kabinet         :

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

g. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Dipimpin Oleh : Ir. Juanda

Program           :

Programnya disebut Panca Karyasehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :

• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan Republik Indonesia
• Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
• Perjuangan pengembalian Irian Jaya
• Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil                  :

• Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melaluiDeklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
• Terbentuknya Dewan Nasionalsebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

• Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

• Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi      :

–         Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

–         Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

–         Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Berakhirnya kekuasaan kabinet         :

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.